Tewasnya Okto Tigau Picu Polemik, Bupati Intan Jaya Minta Presiden Evaluasi Pasukan Nonorganik
Pejuang Hak172 JAYAPURA PAPUA. Penyebab tewasnya seorang pemuda bernama Okto Tigau (19) di Kabupaten Intan Jaya akhirnya mulai terungkap. Peristiwa tersebut memicu polemik setelah muncul perbedaan keterangan antara pemerintah daerah, keluarga korban, dan pihak TNI terkait kronologi kematian korban.
Bupati Kabupaten Intan Jaya, Aner Maisini, mengaku sangat kecewa dan mengutuk keras insiden yang menewaskan Okto Tigau. Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto bersama Panglima TNI untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penempatan satuan nonorganik yang bertugas di wilayah Intan Jaya.
Saat dihubungi wartawan pada Rabu (1/7/2026), Aner mengungkapkan bahwa penemuan jasad Okto terjadi di tengah suasana duka masyarakat yang sedang memakamkan seorang gembala gereja yang juga menjadi korban penembakan.
"Tadi kami sedang memakamkan gembala yang ditembak. Di saat yang sama, kami mendapat informasi bahwa jenazah Okto ditemukan di belakang Pos Habema," ujar Aner.
Mendapat informasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya bersama DPRD dan Tim Penanganan Konflik langsung bergerak menuju lokasi untuk mengevakuasi jenazah korban. Setelah dievakuasi, jenazah Okto kemudian dimakamkan pada hari yang sama.
TNI: Okto Tigau Tewas Saat Kontak Tembak
Di sisi lain, pihak TNI membantah tudingan bahwa korban meninggal akibat penculikan ataupun penganiayaan. Menurut TNI, Okto Tigau tewas dalam kontak tembak yang terjadi di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Selasa (30/6/2026) sekitar pukul 22.00 WIT.
Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, menyatakan bahwa berdasarkan data intelijen TNI, Okto Tigau merupakan Wakil Komandan Operasi Batalyon Metua Kodap VIII/Intan Jaya dari Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB).
Menurut penjelasannya, personel TNI mendeteksi empat orang yang bergerak mencurigakan mendekati pos penjagaan. Aparat mengaku telah memberikan peringatan lisan sesuai prosedur, namun tidak diindahkan.
"Namun peringatan tersebut tidak direspons, dan mereka justru lebih dahulu melepaskan tembakan ke arah pos, sehingga terjadi kontak tembak," kata Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna dalam keterangan tertulis, Kamis (2/7/2026).
Dalam baku tembak tersebut, tiga orang dilaporkan melarikan diri ke dalam hutan, sementara satu orang terjatuh. Karena situasi gelap dan dinilai rawan, penyisiran baru dilakukan keesokan harinya.
Saat penyisiran, petugas menemukan jenazah Okto Tigau bersama sebuah parang. Identitas korban kemudian dicocokkan sebelum diserahkan kepada tokoh adat setempat untuk dimakamkan.
TNI juga menyebut Okto diduga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan di Intan Jaya, termasuk penembakan aparat keamanan, penyerangan terhadap pekerja sipil, penyiksaan, serta intimidasi terhadap masyarakat. Meski demikian, TNI menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan menegaskan seluruh tindakan personel dilakukan sesuai aturan pelibatan dan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI dalam pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Keluarga Minta Kasus Diusut Tuntas
Sementara itu, pihak keluarga korban mempertanyakan penyebab pasti kematian Okto Tigau. Mereka meminta agar kasus tersebut diusut secara menyeluruh dan terbuka.
Keluarga mengaku terpukul melihat kondisi jenazah yang disebut mengalami beberapa luka yang diduga akibat tembakan.
"Kalau satu peluru saja bisa mematikan seseorang, mengapa kami melihat ada beberapa luka yang diduga bekas tembakan? Kasus-kasus seperti ini selama ini tidak pernah dijelaskan secara terbuka," ujar salah seorang anggota keluarga.
Mereka meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara independen, transparan, dan adil agar penyebab kematian korban dapat diketahui secara jelas.
Di lokasi persemayaman, seorang warga juga menyampaikan protes sambil menahan tangis.
"Kami bukan binatang. Kami manusia. Kalau memang terjadi pelanggaran, harus diusut sesuai hukum. Kami ingin keadilan," ujarnya.
Hingga kini, peristiwa tersebut masih menjadi perhatian berbagai pihak. Pemerintah daerah berharap adanya penjelasan yang transparan agar tidak memicu ketegangan baru di tengah masyarakat, sementara aparat keamanan menyatakan siap memberikan keterangan sesuai proses hukum dan mekanisme yang berlaku.
Liputan: Oki timbuli
Editing: Syamsia siti
